Terancam Blokir : Penyedia Konten Popular Harus Berbadan Hukum

Berita, Teknologi 0
Terancam Blokir : Penyedia Konten Popular Harus Berbadan Hukum

Penyedia Konten Popular Harus Berbadan Hukum (foto:Ilustrasi)

(Cikancah Cyber) РKementrian Komunikasi dan Informatika mengharuskan bagi penyedia konten popular atau Over The Top (OTT) harus berbadan Hukum dalam bentuk BUT (Badan Usaha Tetap).

Facebook dan Twitter misalnya media sosial yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia ini seandainya tidak mengikuti peraturan dari pemerintah dengan batas waktu tertentu maka bisa kena sanksi dan ujung-ujungnya bisa sampai diblokir di Indonesia. Hal ini banyak mendapat pro dan kontra di masyarakat terutama para pengguna media sosial yang sekarang jumlahnya sangat pesat perkembangannya tiap tahun, menurut data terakhir Indonesia menjadi negera ke-3 pengguna media sosial facebook terbesar di dunia dibawah Amerika dan India dengan jumlah 43,06 juta.

Media sosial juga telah bergeser fungsinya bukan hanya sebagai bentuk aktualisasi diri saja tetapi kini sudah banyak digunakan oleh penggunanya untuk media bisnis. Banyak anak-anak muda terutama menggunakan media sosial untuk berbisnis (jualan online) dan promosi berbagai hal yang menghasilkan, ini juga sesuai dengan saran dan ajakan dari Presiden Joko Widodo kepada para generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital salah satunya memanfaatkan media sosial seperti facebook dan twitter.

Peraturan Presiden yang mengatur tentang Ekonomi Digital diluncurkan guna melindungi dan mendorong para generasi muda kreatif untuk terus berkarya dan mengembangkan semua bakat serta potensi para generasi muda apalagi Indonesia menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) seandainya ada kerancuan dalam penggunaan teknologi terutama yang berbasis konten aplikasi popular maka bisa-bisa kita malah terlindas oleh negara lain, disini perlu penjelasan yang jelas kepada masyarakat pengguna konten aplikasi popular atau OTT tersebut.

Kita setuju bahwa harus ada pemasukan buat negara terutama dari pajak yang dihasilkan dari para penyedia OTT tersebut, dan itu yang sedang digiatkan oleh pemerintah diantaranya pemasukan dari sektor perpajakan. Beberapa netizen atau para pengguna media sosial setuju kalau para penyedia konten popular tersebut harus berbadan hukum karena didalamnya dipastikan adanya perlindungan hukum atas konsumen yang berasal dari Indonesia terutama tentang Data Pribadi pengguna media sosial. Kalau dilihat sekarang kita bingung seandainya ada penyalahgunaan Data Pribadi untuk kepentingan-kepentingan bisnis atau lainnya yang bisa digunakan oleh pihak lain.

Atas permasalahan itu maka Menkominfo Rudiantara menegaskan para pengguna¬†media sosial sudah sepatutnya mendapat perlindungan atas Data pribadinya serta Menkominfo juga berharap adanya sinergi antara Kementrian Pajak dan Keuangan tentunya ini akan menjadi hal yang positif untuk posisi Indonesia ” Ujarnya.

Para pengguna media sosial juga dihimbau jangan panik dengan rencana tersebut karena ini semata-mata demi kebaikan Indonesia dan menjadikan pengguna konten aplikasi popular dapat terlindungi secara hukum dan memposisikan Indonesia dimata dunia untuk lebih dihargai dan mempunyai nilai lebih dengan adanya peraturan-peraturan yang menyangkut dunia digital terutama dimata para penyedia konten aplikasi popular.

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply