Mendikbud: Sekolah Wajib Miliki Gugus Anti Kekerasan

Artikel, Pendidikan 0
kekerasan pada anak

Sekolah Wajib Memiliki Gugus Anti Kekerasan pada Anak

Dengan semakin banyak dan maraknya tindak kekerasan yang terjadi yang dilakukan dan banyak dialami siswa di Indonesia membuat keprihatinan tersendiri bagi Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan Anies Baswedan. Menurutnya, Kementrian sudah mengeluarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 terkait pencegahan tindak kekerasan oleh siswa maupun dialami siswa.

Sosialisasi Permendikbud itu sendiri sudah berjalan, sudah dikirim ke semua sekolah (Permendikbud). Tetapi seringkali sekolah memganggap itu tidak penting. Tapi mulai semester depan jika tidak diijalankan sekolah tidak boleh mengisi Dapodik,” katanyaa usai membuka Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar dan Memengah PP Muhammadiyah di, UAD Yogyakarta, Kamis (12/5).

Di dalam Permendikbud tersebut diwajibkan semua sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan. Anggota gugus itu sendiri terdiri atas orangtua, guru dan siswa. Selain itu,  juga harus ada gugus pencegahan di setiap kabupaten atau kota atau provinsi dan harus dibiayai oleh APBD. Ini karena banyak sekali peristiwa kekerasan yang awalnya bibitnya bisa dideteksi. Ini karena tidak ada yang bertanggungjawab sehingga dibiarkan maka potensi itu bergerak terus sehingga muncul jadi kekerasan.

Di dalam Peraturan itu kata Mendikbud  juga ada sanksinya termasuk jika ada kekerasan. “Semua pelanggaran hukum ada sanksinya dan mendapat konsekuensi hukum pula,” ujarnya. Kementerian sendiri kata Anies akan melakukan pengecekan ke sekolah terkait pelaksanaan Permendikbud tersebut. Bahkan dalam peraturan itu juga diwajibkan setiap sekolah memasang papan besar berukuran  80 X120 centimeter. “Di situ harus ada semua nomor telepon. Fungsinya kalau ada kekerasan atau mengalami kekerasan siswa mau lapor.

Dengan aturan itu,  diharuskan semua sekolah wajib memajang nomor telepon Kepala sekolah, Polsek, Polres, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi termasuk e-mailnya. Tujuannya untuk memberikan jalur melaporkan dan minta pertolongan jika ada masalah. Jadi sekarang pastikan sekolah ada papan dan gugus, kalau tetap tidak ada kita akan tindak tegas. Mulai semester depan tidak bisa mengisi Dapodik kalau semua peraturan itu tidak dijalankan.

Artikel menarik lainnya :

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply