Mendikbud : Tes Pilihan Berganda Dibatasi

Artikel, Pendidikan 0
Tes Pilihan Berganda

Tes Pilihan Berganda

Mendikbud : Tes Pilihan Berganda Dibatasi – Kemendikbud akan membatassi dan mengontrol secara ketat tentang penggunaan sitem tes pilihan berganda. Penggunaan sistem tes pilihan berganda (multiple choice) yang selama ini diterapkan ternyata member dampak negatif dan menunda kecerdasan siswa. Untuk itu Kemendikbud akan membatasi penggunaan sistem tersebut.

“Saya jujur saja, saya minta maaf bagi yang merasa pro multiplechoice. Saya awalnya khawatir Pak Presiden tidak setuju, ternyata tidak. Di luar dugaan saya dan saya bersyukur Presiden dapat memahami dampak buruk sistem tersebut pada anak didik,”kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy dalam jamuan makan malam bersama 230 peserta Rakernas Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK )Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Se- Indonesia, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Selasa (2/8) malam.

Hadir gubernur diwakili Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Rektor UMSU Dr Agussani, M.AP, Plt Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis dan beberapa pejabat Pemprov. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Prof Dr Lincolin Arsyad, Bendahara PP Muhammadiyah Prof Siyah Suyatno, M.Pd serta Ketua AsosiasiLPTK PTM Prof Dr Harun Joko Prayitno.

Mendikbud hadir untuk bertemu dan berbicara tentang pendidikan di hadapan peserta Rakernas LPTK dan Seminar Nasional Tentang Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan, dimana UMSU sebagai tuan rumah bekerjasama dengan Majelis Dikti dan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada acaranya yang berakhir Kamis (4/8) ini.

Mendikbud hanya sempat hadir saat jamuan makan malam dan hanya sempat mengunjungi rumah dinas Gubsu. Esok paginya (3/8) Mendikbud balik ke Jakarta. Sejak dilantik Presiden Jokowi 27 Juli lalu, Mendikbud Prof Muhadjir baru mengunjungi Kota Medan.

Di hadapan pejabat Sumut dan peserta Rakernas,Mendikbud menyinggung Kurikulum 2013 yang harus disertai terobosan pada aspek-aspek yang kreatif, ekspresif dan kemampuan siswa untuk mengapresiasi karya serta tuntutan pengembangan penalaran bagi siswa.

Penggunaan pilihan berganda sudah bias dan kebablasan serta digunakan tidak proporsional yakni hanya untuk mencari enaknya. Yang paling ironi, pilihan berganda disebut tes yang objektif untuk menilai siswa. “Apa betul seperti itu, saya rasa tidak,” katanya.

Apa benar siapapun yang bisa mengerjakan soal dan mendapat score 6 berarti kemampuan mereka (siswa yang menjawab) itu sama? Padahal, kata Mendikbud, ada siswa yang mengerjakan soal pilihan berganda dengan spekulasi, setengah spekulasi dan yang memang betul-betul tahu, mana jawaban yang benar tapi hasilnya bisa hampir sama dengan orang yang tidak tahu. “Di mana letak objektifnya. Berarti pilihan berganda tidak betul objektif.

”Mendikbud mengajak dosen-dosen LPTK di Perguruan Tinggi memikirkan masalah ini sekaligus memberi masukan dan mendorong bagaimana membuat sistem kebijakan yang dapat mencerdaskan anak didik.

Dia menekankan penerapan sistem pilihan berganda ini erat kaitannya dengan kecerdasan, kepribadian siswa dan pembentukan mental serta sikap-sikap positif dalam sistem pembelajaran kita.

Selain itu Mendikbud mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki persoalan kesenjangan dan ketenagakerjaan. Dua program dibidang pendidikan yang difokuskan Kementerian Pendidikan adalah Kartu Indonesia Pintar dan meningkatkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk mendukung ketenaga kerjaan.

Prioritas kesenjangan dan ketenagakerjaan itu menurutnya juga berlaku tidak saja di jajaran menteri pendidikan, namun juga bagi keseluruhan menteri. “Untuk masalah Kartu Indonesia Pintar,satu bulan ini kita akan clearkan. Presiden juga punya gagasan bagus, tapi tidak saya sampaikan sekarang,” katanya.

Untuk vokasi atau pendidikan kejuruan, jelasnya, keinginan presiden harus betul-betul melekat dengan bidang atau lapangan kerja dimana anak didik nantinya bekerja. ”Karena itu saya tidak lagi akan mengejar rasio (jumlah SMK), pokoknya gak usah khawatir, jangan dipaksakan. Apa artinya membangun SMK banyak,untuk mengejar rasio kalau gurunya tidak ada,” terangnya.
Rektor UMSU Dr Agussani,MAP mengapresiasi Mendik bud, meski memiliki jadwal padat setelah dilantik presiden tetapi tetap menghadiri undangan ke Rakernas LPTK PTM dan jamuan makan malam dirumah dinas Gubsu.

Hal sama disampaikan Sekdaprovsu Hasban Ritonga pada acara tersebut. “Kami bersyukur Medan menjadi daerah yang pertama Pak Menteri kunjungi setelah dilantik presiden.

”Pada kesempatan itu Hasban Ritonga melaporkan transisi peralihan SMA dan SMK dari kab/kota menjadi kewenangan provinsi secara otomatis memiliki tantangan dan menjadi pekerjaan rumah untuk mengembangkan dunia pendidikan.

Dia juga berterimakasihk epada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang tidak hanya concern membangun sekolah namun juga kualitas perguruan tinggi seperti UMSU yang sudah populer bagi masyarakat Sumut.

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply