MUI Minta Kebijakan Sekolah Lima Hari dalam Sepekan Dikaji Ulang

Artikel, Pendidikan 0
MUI Minta Kebijakan Sekolah Lima Hari dalam Sepekan Dikaji Ulang

MUI Minta Kebijakan Sekolah Lima Hari dalam Sepekan Dikaji Ulang

Cikancah-Cyber – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerapkan lima hari sekolah dan delapan jam per hari dalam sepekan mulai tahun pelajaran baru mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Salah satu yang mengkritisi kebijakan tersebut adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid. Zainut meminta Mendikbud untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang dikelola oleh swadaya masyarakat.

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, “Praktik pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan pesantren biasanya kegiatan belajarnya dimulai sepulang dari sekolah umum (SD, SMP, SMU)”.

Lebih lanjut Zainut menjelaskan, pendidikan dengan model Madrasah Diniyah dan pesantren selama ini memberikan kontribusi besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan. Selain itu berkontribusi besar dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia bagi anak didik.

Dengan diberlakukannya pendidikan delapan jam dalam sehari dapat dipastikan pendidikan model Madrasah akan gulung tikar keberadaannya. Padahal pendidikan model Madrasah masih sangat penting dan masih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya tidak bisa membayangkan berapa jumlah Madrasah Diniyah yang dikelola secara madiri dan sukarela oleh masyarakat akan tutup. Berapa jumlah pengajar yang selama ini mendidik anak siswa¬†dengan ikhlas tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya”, ujarnya.

Menurutnya, hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan islam di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan dan belajar delapan jam per hari merupakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kebijakan tersebut tujuannya bagus namun perlu dipikirkan ulang.

“Apakah semua sekolah memiliki semua sarana yang lengkap untuk tercipnya proses pendidikan yang baik yang mendukung kebijakan tersebut. Seperti sarana ibadah, olahraga, laboratorium, tempat istirahat yang nyaman, dan kantin yang layak dan sehat. Selain itu faktor lain yang tak kalah penting adalah tersedianya jumlah tenaga pengajar yang cukup”, imbuhnya.

Oleh karena itu, MUI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Setidaknya kebijakan itu diberlakukan secara bertahap, selektif, dan pesyaratan yang ketat. Contohnya bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang lengkap dan memadai.

Sedangkan bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak diwajibkan. Sebaiknya kebijakan itu tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal.

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply