Akhirnya Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri ke KPK

Berita, Kriminal, Nasional 0
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar (Foto: KPK)

Cikancah-Cyber – Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (8/6/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. M Samanhudi Anwar, telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diancam akan dilakukan upaya paksa hingga dinyatakan sebagai buronan pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Menurut Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, KPK  mengapresiasi atas kehadirannya dan menghargai penyerahan diri tersebut. Saat ini, orang nomor satu di Pemkot Blitar tersebut sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

“Wali Kota Blitar telah datang ke KPK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK. Datang. Kami hargai penyerahan diri tersebut,” kata Febri Diansyah.

KPK menetapkan Wali Kota Blitar, Samanhudi sebagai tersangka dugaan suap. Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar tahun anggaran 2018.

Baca Juga: Bupati Purbalingga Tertangkap OTT KPK, Begini Kronologinya!

Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati. Suap ini juga melibatkan Bambang Purnomo dari swasta sebagai penerima dan kontraktordan Susilo Prabowo.

Penetapan tersangka Wali Kota Blitar yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Blitar, Jatim serta dua tersangka lainnya tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu kemarin (6/6) di Blitar. Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang sekitar Rp 1,5 milyar dan catatan proyek.

Atas perbuatannya Samanhudi dan Bambang yang diduga sebagai penenerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply